reformasi intelijen for Dummies

reformasi intelijen for Dummies

Blog Article

Reformasi intelijen terkait dengan kerahasiaan intelijen harus dapat memperkuat tingkat kerahasiaan rahasia intelijen agar tidak bisa diakses oleh sembarang orang atau pun person lain selain person yang memeberikan planning dan way

Soeharto, who seriously recognized the necessity of the intelligence function and the need to transfer swiftly, formed the Satuan Tugas Intelijen

To supply the best encounters, we use technologies like cookies to keep and/or accessibility system details. Consenting to these systems will permit us to course of action data like browsing habits or unique IDs on This page. Not consenting or withdrawing consent, may possibly adversely influence sure characteristics and capabilities.

In accordance with the Law on Foundations, the Ministry need to answer inside of 30 times once the ask for for registration of the Basis is gained. In the event a affirmation from the relevant ministry/ establishment is needed, the Ministry ought to answer within fourteen days following the confirmation is gained or 30 times after the ask for for the confirmation is submitted.

In their operations, Indonesian foundations Started by overseas people today or foreign authorized entities are obliged to possess a partnership with the government and Indonesian CSOs. (Report 48).

Konflik kekerasan komunal merupakan konflik yang terjadi antara dua kelompok atau satu kelompok masyarakat diserang oleh kelompok lain, pengelompokan komunal bisa berdasarkan etnis, agama, kelas sosial, afiliasi politik atau hanya sekedar perbedaan kampung.

untuk melakukan operasi dan ternyata kegiatan/operasi tersebut terbukti melanggar hukum. Dalam kasus ini seharusnya ada hukum yang mengatur perlindungan terhadap personel intelijen negara yang melakukan tindakan melanggar hukum, karena kesalahan dari sang consumer dalam memberikan perintah.

Ketidakpahaman tentang fungsi intelijen terlihat dari pendapat mereka yang menginginkan agar orang yang diinterogasi oleh BIN harus didampingi oleh pengacara, sebagaimana selayaknya orang yang sedang diinterogasi oleh aparat penegak hukum. Mereka tidak mengerti bahwa intelijen (BIN, BIK, BAIS atau instansi intelijen mana saja) tidak boleh menginterogasi orang sebagaimana hal yang dilakukan oleh reserse polisi atau PNS penyidik.

yang memberikan keuntungan yang menentukan bagi mereka yang menguasainya. Bahkan media massa mampu untuk mempengaruhi dengan signifikan proses peradilan yang sedang berlangsung, sehingga berakibat kekuasaan kehakiman menjadi tidak independen. Media massa sangat efektif sebagai alat pembenaran.

Pembangunan nasional pada dasarnya sangat membutuhkan kesinergian antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama dalam pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah harus saling menunjang, saling mengisi, saling melengkapi dalam memajukan masyarakat dan nasional pada umumnya.

Similarly, two human rights activists had been billed once they designed a Youtube video clip on community officers’ private interests inside a mine in Papua. In December 2023, even so, Indonesia’s parliament permitted the restricting of some provisions inside the EIT Regulation, which civil Modern society argues stifles free of charge speech and is particularly used to prosecute journalists and activists. situs web The revised Regulation minimizes the utmost penalty for defamation to two years from four yrs imprisonment and allows for choice sanctions, such as Neighborhood support and rehabilitation, in lieu of imprisonment. Although the revisions also give additional clarity regarding how to determine on line insulting or defamation, activists still Specific issue the regulation utilizes overly wide and vague conditions and vests excessive electric power with The federal government.

Indonesia need to do a little something to assist Palestine towards the brazen state, Israel. It isn't sufficient by political gimmick

Reformasi intelijen di Indonesia harus disesuaikan dengan Undang-undang Nomor seventeen Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, dimana pada undang-undang tersebut di dalamnya telah mengatur tentang paradigma intelijen, fungsi dan kewenangan lembaga intelijen, kerahasiaan intelijen, serta aspek pidana dan perlindungan intelijen.

(two) Keep on to reinforce countrywide and regional initiatives to advertise and secure human rights defenders;